Search results
24 maj 2023 · Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada 1955 atau 10 tahun setelah proklamasi dikumandangkan Sukarno-Hatta pada 1945. Pemilu 1955 merupakan pemilu tertunda karena alasan belum siapnya UU, ketidakstabilan ekonomi dan keamanan, serta fokus bangsa saat itu ialah mempertahankan kedaulatan.
9 sty 2023 · Baca juga: Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa. Asas pemilu. Seperti yang tertera pada Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yang biasa disebut luber jurdil. Artinya, langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil.
19 gru 2023 · Asas Pemilu Luber Jurdil, yang terdiri dari enam prinsip utama, menggambarkan pondasi kuat bagi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pengertian asas-asas pemilu ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017), yang memastikan pelaksanaan pemilu berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan ...
31 paź 2022 · Asas pemilihan umum Indonesia diatur dalam pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil", demikian bunyi pasal tersebut. Asas-asas pemilu tersebut sering disingkat "Luber" dan "Jurdil".
26 sty 2024 · Dari masa awal kemerdekaan pada tahun 1955 hingga saat ini, evolusi sistem pemilu mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun demokrasi yang inklusif dan representatif.Sejarah dan sistem pemilu pertama pada tahun 1955 menandai awal perjalanan demokrasi Indonesia pasca-kemerdekaan.
17 lut 2024 · Asas Jurdil: Kepastian dan Keadilan dalam Proses Pemilu. Dalam konteks reformasi, muncul pula asas "Jurdil" yang mengedepankan prinsip "Jujur dan Adil". -Jujur: Proses pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan transparansi.
6 sty 2024 · Undang-Undang ini mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran calon, proses kampanye, hingga penghitungan suara. Pengaturan ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip asas pemilu.
