Search results
internasional ini relevan dengan setiap unsur, dan diperlukan bagi kerangka hukum untuk dapat memastikan pemilu yang demokratis. Tujuan terbitan ini adalah mengidentifikasi standar-standar pemilu yang penting bagi keseragaman, keandalan, konsistensi, ketepatan, dan profesionalisme secara menyeluruh dalam pemilu. Walaupun terdapat tingkat ...
dalam pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berkala yang dilakukan dengan memberikan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia; hak berserikat; dan hak-hak lain yang berkaitan erat dengan hak-hak di atas. Mengingat ada beberapa hak yang berpangkal pada hak memperoleh keadilan yang dijamin di dalam instrumen hukum internasional tentang hak ...
23 cze 2023 · Terkait asas pemilu, Ketentuan Pasal 2 UU 7/2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”.
Proses politik Jepang memiliki tiga jenis pemilihan: pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat diadakan setiap empat tahun (kecuali majelis rendah dibubarkan lebih awal), pemilihan untuk Dewan Penasihat diadakan setiap tiga tahun untuk memilih setengah dari anggotanya, [1] dan pemilihan lokal diadakan setiap empat tahun untuk kantor di ...
30 wrz 2019 · Sedangkan untuk menghasilkan pemilu berintegritas harus berdasarkan kepada prinsip jujur, transparan, akuntabel, dan akurat.
Jepang memiliki sistem hukum hukum sipil dengan enam kode hukum, yang sangat dipengaruhi oleh Jerman, pada tingkat lebih rendah oleh Prancis, dan juga disesuaikan dengan keadaan Jepang. Konstitusi Jepang yang diberlakukan setelah Perang Dunia II adalah hukum tertinggi di Jepang.
Dalam makalah ini penulis membahas 4 (empat) hal yaitu, sistem perwakilan, sistem amandemen, syarat negara demokrasi dan negara hukum. Penulis membandingkan ke-empat hal tersebut yang ada di negara Jepang berdasarkan konstitusi Jepang dan Indonesia berdasarkan UUD 1947.
