Search results
International IDEA telah mempublikasikan tiga Tata Tertib, yang mencakup penyelengaraan pemilu, pemantauan pemilu dan kampaye partai politik di dalam pemilu yang demokratis, dan Pedoman untuk keterlibatan pihak luar di dalam pemantauan pemilu.
Di beberapa negara, hak pilih dilindungi oleh sistem keadilan pemilu atau sistem penyelesaian sengketa pemilu, sedangkan hak politik dijamin oleh instrumen atau prosedur hukum lain. Beberapa hak pilih yang paling utama di antaranya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berkala yang dilakukan dengan memberikan
31 paź 2022 · Asas pemilihan umum Indonesia diatur dalam pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil", demikian bunyi pasal tersebut. Asas-asas pemilu tersebut sering disingkat "Luber" dan "Jurdil".
Proses politik Jepang memiliki tiga jenis pemilihan: pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat diadakan setiap empat tahun (kecuali majelis rendah dibubarkan lebih awal), pemilihan untuk Dewan Penasihat diadakan setiap tiga tahun untuk memilih setengah dari anggotanya, [1] dan pemilihan lokal diadakan setiap empat tahun untuk kantor di ...
9 sty 2023 · Prinsip pemilu. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 asas, yaitu: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional.
24 lip 2023 · Prinsip-prinsip Luber Jurdil ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung dalam suasana yang transparan, demokratis, dan dapat dipercaya sehingga hasilnya mewakili kehendak mayoritas dan masyarakat dapat merasa yakin terhadap integritas proses pemilu.
Salah satu usulan sistem pemilihan umum (pemilu) yang diusulkan adalah Mixed-Member Proportional di Jerman. Artikel ini pada dasarnya bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan besar, yaitu mengapa hingga saat ini Indonesia masih menerapkan sistem daftar representasi proporsional?
