Search results
30 lip 2024 · Qanun ini berfungsi untuk memastikan, bahwa proses pemilihan kepala daerah di Aceh dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Qanun Pilkada Aceh berperan penting dalam menegakkan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4 wrz 2024 · Aceh dengan kekhususannya sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam memiliki peluang untuk memperkenalkan model demokrasi yang tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi,...
Penerapan sistem dan ajaran Islam di Aceh didasarkan pada hukum Islam (Hadi 2010). Pelaksanaan syariat Islam itu sendiri dapat ditinjau melalui tiga naskah (qanun) yang menjadi acuan dasar pelaksanaan syariat Islam, yaitu (1) Adat Meukuta Alam, (2) Qanun
(1) Setiap orang beragama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syariat Islam. (2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam. Pasal 8 Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban menerapkan Syariat Islam dalam kegiatan
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
26 sty 2023 · Dengan diberlakukannya hukum Jinayat di Provinsi Aceh yang di mana hukum tersebut menerapkan syariat Islam ke dalamnya, tentu akan memunculkan berbagai pendapat dari masyarakat luas.
8 lut 2024 · Dalam agama Islam, kita memposisikan hak suara sebagai kewajiban secara syariat melihat dari tiga aspek, yaitu: 1. Mewujudkan kepemimpinan yang baik. Hak suara kita adalah upaya bersama-sama mewujudkan pemimpin yang baik bagi rakyat.