Search results
Negara, pemerintah, Parpol, dan partai politik. Sedangkan menurut para pakar ahli hukum adalah berupa tulisan, doktrin, dan pendapat, serta warga Negara dengan Kesadaran Hukumnya, di mana bila warga negara kesadaraan hukumnya tinggi, maka politik hukumnya tinggi begitu pun sebaliknya. Bagi Indonesia politik Hukum dicantumkan dalam : 1.
Agraria ( UUPA ). Menurut Dianto Bachriadi ( 2007 : 12 ), inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Pembaruan agraria adalah untuk mengatasi hokum harus mampu menjamin keadilan social daengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan ...
Hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Hukum agraria diatur lebih lanjut dalam UUPA 1960 yang memberikan pengakuan hak atas tanah dan hak ulayat masyarakat serta menetapkan negara sebagai pemegang hak menguasai tertinggi atas tanah.
Dari beberapa pandangan para ahli mengenai definisi politik hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan Negara untuk memilih menggunakan metode, tujuan, dan arah yang ditetapkan untuk pembentukan, penerapan dan penegakan hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan ...
31 paź 2023 · Dalam menghadapi kompleksitas konflik agraria, implikasi hukum juga mencakup penda pat dari para ahli hukum yang memberikan wawasan dan perspektif yang beragam.
BUKU AJAR POLITIK AGRARIA hingga Afrika, akan banyak menemukan contoh-contoh dimana pemberlakukan hukum agrarian baru, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang mengatur usaha-usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, merupakan suatu cara agar perusahaan-perusahaan kapitalis dari negara-negara penjajah di Eropa dapat memperoleh akses
1 maj 2023 · Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari berbagai macam perundangundangan terkait pertanahan dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Politik...
