Search results
Politik Hukum Agraria terhadap Hak Ulayat di Indonesia, Ginting 31 dan hak-haknya dibebani beberapa kondisionalitas yang cepat atau lambat membuka peluang untuk dimarginalkannya masyarakan hukum adat tersebut.
Perbedaan artikel ini adalah membahas mengenai peran hukum serta politik dalam pembentukan Peraturan Undang-Undang Indonesia terutama di bagian agraria, karena agraria di Indonesia cukup berperan penting dalam menyejahterahkan seluruh masyarakat.
Pihak yang tersebut dalam pembentukan Politik Hukum: Negara, pemerintah, Parpol, dan partai politik. Sedangkan menurut para pakar ahli hukum adalah berupa tulisan, doktrin, dan pendapat, serta warga Negara dengan Kesadaran Hukumnya, di mana bila warga negara kesadaraan hukumnya tinggi, maka politik hukumnya tinggi
Agraria ( UUPA ). Menurut Dianto Bachriadi ( 2007 : 12 ), inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Pembaruan agraria adalah untuk mengatasi hokum harus mampu menjamin keadilan social daengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan ...
Hasil penelitian dapat disimpulkan kebijakan hukum agraia yang terbentuk melalui UUPA No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agrari itu dibentuk dengan tujuan Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam ran...
Pada zaman kolonial, Indonesia yang dijajah oleh Belanda memiliki dualisme hukum agraria, yaitu hukum agraria Barat dan hukum agraria Adat.
7 sie 2019 · Untuk memahami original intent dari sebuah produk hukum, analisis politik hukum mengacu pada empat dasar pijakan: pijakan ideologis, pijakan normatif, pijakan konstitusional, dan pijakan moral.
