Search results
Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
<link rel="stylesheet" href="styles.776dbe4e96f4a9c6.css">
Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah merupakan dokumen publik dan diumumkan dalam Lembaran Daerah. Pasal 40. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
8 maj 2020 · Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dana atau uang dari pihak lain, yang pada akhirnya hal tersebut menjadikan daerah dibebani dan memiliki kewajiban atau keharusan untuk membayar kembali.
31 lip 2020 · variabel retribusi daerah dan investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, leverage, dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan...
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah.
Menteri melakukan penarikan dan penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari Pinjaman Dalam Negeri setelah penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan penetapan alokasi anggaran dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
