Search results
Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
a cara pengajuan pinjaman daerah dirancang lebih cepat dalam pemrosesannya. Fleksibilitas dalam ketentuan, kriteria dan syarat pinjaman untuk mendukung penyaluran pinjaman dapat dilakukan secara cepat dan tepat, tanpa mengurangi dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaann.
Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 3. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
11 maj 2020 · Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman bagi pemerintah daerah. Sumber pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. Pemerintah suatu daerah juga bisa memberikan pinjaman untuk daerah lain yang mengajukan pinjaman.
Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. (4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah yang ...
Campuran yang Dikembangkan untuk Sektor Swasta. Membangun pasar modal pada pasar-pasar berkembang dan negara-negara berkembang. Pasar modal dalam negeri yang dalam meningkatkan akses kepada pembiayaan jangka panjang untuk sektor swasta, dan melindungi dari ketergantungan berlebih pada utang luar negeri. Untuk memelihara pasar modal dalam negeri