Search results
30 wrz 2021 · KOMPAS.com - Program Pinjaman Nasional merupakan program yang dilancarkan pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi pada awal kemerdekaan. Program ini dilaksanakan di zaman Menteri Keuangan Ir. Surachman pada 1946. Saat itu, Indonesia mengalami kesulitan keuangan.
28 paź 2021 · Sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber dalam negeri dan untuk mendukung industri strategis, pemerintah memperkenalkan satu alternatif pembiayaan melalui pinjaman, yaitu pinjaman dalam negeri. Dasar hukumnya adalah PP No. 54 Tahun 2008.
23 cze 2021 · Setelah dua bulan didengungkan, Pinjaman Nasional resmi dikeluarkan pemerintah pada 29 April melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1946. UU itu memuat bentuk Pinjaman Nasional. Warga akan memberikan pinjaman ke negara dalam bentuk uang rupiah dengan bukti surat pengakuan utang (obligasi) yang hanya dapat dimiliki warga negara Republik.
7 paź 2021 · Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
28 mar 2018 · Obligasi atau pinjaman nasional dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.4 tahun 1946 yang menyatakan, Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menjual surat-surat pengakuan utang atas tanggungan negara. Sejak mula berdiri, pemerintah Indonesia sudah akrab dengan utang.
30 sie 2022 · Guna mengatasinya, pemerintah dan rakyat terus berupaya untuk memulihkan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan bersama. Pada Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai upaya pemecahan masalah ekonomi yang mendesak. Upaya tersebut adalah: Pinjaman nasional; Konferensi ekonomi; Pembentukan Badan Perancang Ekonomi; Rencana Kasimo; Persatuan ...
30 paź 2020 · Baru pada 1946 Menteri Keuangan Ir. Surachman berupaya mengisi kekosongan kas negara dengan melakukan pinjaman kepada rakyat sebesar 1 miliar rupiah yang terbagi dua tahap. Untuk mendukung langkah ini, pada Juli 1946 pemerintah mewajibkan seluruh penduduk Jawa dan Madura--sesuai kesepakan Linggarjati kedua wilayah ini masuk dalam kekuasaan RI ...
