Search results
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, daerah lain, LKB, LKBB, dan masyarakat berupa Obligasi Daerah termasuk persyaratan dan prosedur serta jenis Pinjaman Daerah.
Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
Pinjaman daerah jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah penerima pinjaman.
19 lis 2018 · Namun segala pinjaman daerah harus dicantumkan dalam APBD, yang mana APBD itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun pinjaman daerah yang wajib ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal.
9 maj 2020 · Dalam pinjaman daerah pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman kepada pihak luar negeri, hal ini telah diatur dalam undang-undang tentang transaksi obligasi daerah. selain itu, pemerintah juga dilarang memberikan jaminan atas pinjaman dari pihak lain, selain itu pendapatan daerah ataupun barang daerah tidak diperbolehkan untuk dijadikan ...
Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi Obligasi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 4.
Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. (4)
