Search results
Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri harus tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
27 sty 2022 · KOMPAS.com – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengadakan program pinjaman yang ditujukan untuk warga ataupun usaha mikro yang belum bisa menjangkau layanan bank melalui BJB Mesra.
a cara pengajuan pinjaman daerah dirancang lebih cepat dalam pemrosesannya. Fleksibilitas dalam ketentuan, kriteria dan syarat pinjaman untuk mendukung penyaluran pinjaman dapat dilakukan secara cepat dan tepat, tanpa mengurangi dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaann.
1 wrz 2022 · Pinjaman dengan persyaratan mudah dan bunga 0 persen, seperti kredit Mesra, telah menunjukkan upaya penyelamatan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Dalam program itu, tersimpan harapan agar warga bisa meraih sejahtera.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah.
Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
