Search results
UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.
4 lis 2021 · PEMERINTAH telah mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Sebelumnya UU HPP telah disahkan bersama oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
11 paź 2021 · Jakarta, 11 Oktober 2021 – Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2021 telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang telah digulirkan sejak tahun 1980-an. ”UU HPP mendekatkan kinerja perpajakan ke level potensialnya dengan perbaikan administrasi maupun kebij...
Terdapat pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (Pasal 11 dan Pasal 11A). Atas penyusutan/amortisasi bangunan dan asset tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun dapat dilakukan sesuai masa manfaat berdasar pembukuan Wajib Pajak.
3 mar 2023 · UU HPP akan berlaku pada tahun 2022. Ada perubahan pada beberapa peraturan pajak, seperti PPh dan PPN. Apa saja? Simak pembahasannya di sini!
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. Salah satu tujuan diterbitkannya UU HPP adalah demi mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta melaksanakan reformasi administrasi perpajakan.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi mengundangkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 29 Oktober 2021. Dengan demikian, perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dimuat dalam UU HPP juga resmi berlaku. Seperti diketahui, UU HPP mengubah ketentuan pada berbagai undang-undang perpajakan, termasuk KUP.
