Search results
Argumentasi utama dalam tulisan ini bahwa konsep Dien wa Ni’mah dengan mengutamakan hukum sebagai pilar penting dapat mengakomodir pluralisme dan kontekstual dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila. Hal tersebut dapat tergambarkan dari dua hal. Pertama, hak-hak dalam keberadaannya sebagai warga
Politik hukum Islam merupakan upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinekaan (pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional
Studies on the influence of islamic law in Indonesia can be one basis for muslims to define the future strategy of the Indonesian nation closer or familiarizing with Islamic law that has the effect of legal politic in Indonesia.
18 paź 2017 · Kelompok yang disebut sebagai Islam-politik telah mengubah lanskap demokrasi Indonesia. Upaya menyingkirkan Islam-politik dari demokrasi akan kontra produktif. Lantas, apa yang harus dilakukan?
Rezim di bawah Suharto pun mengurangi jatah perwakilan Islam dalam parlemen dan kabinet; dan lewat asas tunggal Pancasila, tidak diperbolehkan Islam sebagai asas organisasi sosial dan politik.
Abstrak: Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia. Studi ini menegaskan bahwa transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan dengan perjuangan menuju negara Islam atau Islam sebagai dasar negara. Legislasi hukum Islam menjadi perundang-undangan memiliki kontribusi positif dalam memperkuat
Islam and politics have the correlation functional; Islam requires political support, while the political needs of moral and ethics of Islam. The relationship between Islam and politics can be viewed from two aspects.
