Search results
16 cze 2023 · Penggolongan hukum menurut tempat berlakunya: Hukum nasional, berlaku di dalam suatu negara; Hukum internasional, mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional; Hukum asing, yang berlaku dalam negara lain; Hukum gereja, kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya.
21 lip 2022 · Hak asasi manusia (“HAM”) adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, melekat pada diri manusia sejak manusia ada di muka bumi, dan tidak dapat dihilangkan. Namun, dari mana asal muasal pemikiran HAM tersebut? Bagaimana sejarah perkembangan HAM dan prinsip dasar HAM?
20 maj 2021 · Berdasarkan penjelasan Rahman Syamsuddin dalam buku Pengantar Hukum Indonesia (2019:18), penggolongan hukum bisa didasarkan pada sumber, tempat berlaku, bentuk, waktu berlaku, cara mempertahankan, sifat, wujud, dan isinya.
Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal.
Undang-undang Hak Asasi Manusia (disingkat UU HAM) atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu produk hukum di Negara Republik Indonesia yang mengatur seputar HAM. Undang-undang ini menjelaskan mulai dari definisi HAM, cakupan atau ruang lingkup HAM, kewajiban, batasan, lembaga HAM hingga pengadilan HAM.
4 sie 2021 · tirto.id - Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia yang perlu diakui dan dilindungi keberadaannya. Pemajuan atau perkembangan HAM di Indonesia ternyata dibagi menjadi beberapa masa, salah satunya kisaran tahun 1966-1998.
Hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Contohnya adalah hak atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama, dan hak untuk mengundi dalam pemilu.
