Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. 16 cze 2023 · Penggolongan hukum menurut isinya: Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, menitikberatkan pada kepentingan perseorangan; Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan

  2. Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan 30 pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang 31 memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing

  3. AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah pnnsip­

  4. 29 mar 2022 · Karena Pasal 23 UUD 1945 hanya mendefinisikan keuangan negara sebatas APBN dan APBD, sedangkan menurut UU Keuangan Negara dan UU 15/2004, pengertian keuangan negara alias ruang lingkup keuangan negara mencakup pula BUMN dan BUMD.

  5. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa: Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

  6. ppid.bps.go.id › upload › docA.1. Dasar Hukum

    Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas

  7. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.