Search results
16 cze 2023 · Penggolongan hukum menurut isinya: Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, menitikberatkan pada kepentingan perseorangan; Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan
1 dzień temu · Pendahuluan. Manajemen pendidikan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola sumber daya pendidikan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata.
20 maj 2021 · Berdasarkan penjelasan Rahman Syamsuddin dalam buku Pengantar Hukum Indonesia (2019:18), penggolongan hukum bisa didasarkan pada sumber, tempat berlaku, bentuk, waktu berlaku, cara mempertahankan, sifat, wujud, dan isinya.
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia. Abstrak. Pendidikan memegang peran penting dalam pembangunan suatu negara, dan hukum menjadi. instrumen utama dalam mengatur berbagai aspek pendidikan. Tulisan ini mengeksplorasi. berbagai peraturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur.
Manajemen pendidikan merupakan proses kerja yang sistematik, sistemik dan komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen (Andang, 2014). Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses kegiatan usaha yang dilakukan secara terencana dan
6 paź 2020 · Menurut sasarannya, penggolongan hukum dibedakan sebagai berikut: Hukum Satu Golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu. Hukum Semua Golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa terkecuali. Misalnya UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan.
30 lis 2022 · Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berikut penggolongan hukum sesuai substansi materi hukum yang ada di Indonesia, yaitu: Hukum berdasarkan isi. Hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur terbagi menjadi dua, sebagai berikut: Hukum publik
