Search results
2 dni temu · Demikian jawaban dari kami tentang pengertian, tujuan, penegakan supremasi hukum, dan konsep dasar demokrasi, semoga bermanfaat. Referensi: Abustan dan Rusmulyadi. Hukum Konstitusi, Negara, dan Demokrasi. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023; Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D. Supremasi Hukum dan Demokrasi. Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 14 ...
16 cze 2023 · Penggolongan hukum menurut isinya: Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, menitikberatkan pada kepentingan perseorangan; Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan
3 dni temu · Negara hukum adalah suatu model penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada hukum yang berlaku, di mana semua tindakan penyelenggara negara harus sesuai dengan hukum tersebut, sehingga menciptakan kepastian dan keadilan. Konsep negara hukum tidak muncul begitu saja; ia merupakan produk dari sejarah panjang pemikiran politik dan hukum.
Negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum. Keserasian hubungan supra struktur politik dan infara struktur politik akan terjalin jika ada koridor atau aturan-aturan baku yang disepakati dan dijalankan bersama.
penegakkan demokrasi dan keadilan. Sebab sistem politik yang dipakai suatu negara menentukan produk hukum. Sistem politik otoriter atau non-demokratis melahirkan hukum-hukum yang cendrung ortodok/ konservatif. Sedangkan sistem politik demokratis melahirkan hukum-hukum yang responsif/populistik.
lebih memahami mengenai Negara Hukum dan Demokrasi. Uraian materi tersebut meliputi gagasan bernegara dan perkembangan negara hukum, rule of law, rechtstaat, dan negara hukum Pancasila, unsur-unsur negara hukum dan demokrasi, pengaturan negara hukum dan demokrasi dalam UUD 1945 serta praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
30 wrz 2020 · dipahami bahwa pengaplikasian prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, idealnya tercermin dalam penerapan asas legalitas, prinsip kepastian
