Search results
15 kwi 2019 · • UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. • UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
27 lip 2022 · Berdasarkan Permendagri Desa, Penjabat Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama seperti Kepala Desa, artinya dia dapat mengangkat perangkat Desa.
desa, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perangkat desa sudah jelas diatur dalam peraturan sehingga keberadaan perangkat desa mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun kuratif.
Akan tetapi sebelum membahas tentang perangkat desa maka perlu dipahami bahwa pengertian desa adalah bentuk pemerintahan dengan skop yang paling kecil setingkat lebih tinggi daripada dusun.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 2014) menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan tata kelola desa, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Arliman, 2019).
Desa di Indonesia Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Keduanya mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga Penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa terdiri
Undang tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya mengatur wewenang desa dalam pembuatan Peraturan Desa. eksistensi otonomi desa telah ada sejak dahulu bahkan jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
