Search results
15 kwi 2019 · • UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. • UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. • UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Perangkat desa adalah pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala Desa didalam melakukan
TINJAUN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA A. Pemerintahan Desa 1. Pengertian Desa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Desa adalah desa atau desa adat
Desa. Perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya adalah pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa membantu tugas-tugas Kepala Desa dan melayani warga desa. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah
27 lip 2022 · Dalam Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Pertanyaannya apakah Penjabat Kepala Desa dapat melakukan pengangkatan Perangkat Desa?
3 gru 2019 · PTPKD adalah unsur perangkat desa ya ng membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.
perangkat desa maka perlu dipahami bahwa pengertian desa adalah bentuk pemerintahan dengan skop yang paling kecil setingkat lebih tinggi daripada dusun. Pemerintahan Desa
