Search results
bagian dari upaya MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara kepada seluruh komponen bangsa, secara lebih dinamis dan sistematias, untuk melengkapi berbagai bentuk, metode dan kegiatan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
2 paź 2024 · Adapun ketetapan MPR adalah produk keputusan yang bersifat konkret individual. Ketetapan MPR konkret individual ini diperlukan sebagai bentuk hukum tindakan MPR dalam menjalankan beberapa kewenangannya. Pertama, melantik presiden dan wakil presiden. Kedua, memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
2 paź 2024 · Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ketetapan MPR atau biasa disingkat tap MPR. Apa itu? Cek pengertian dan kedudukannya di sini!
18 sty 2019 · Ketetapan MPR adalah bentuk keputusan MPR berisi tentang hal-hal yang bersifat penetapan. Adapun fungsi ketetapan MPR adalah: Mengatur pelaksanaan muatan Undang-undang Dasar 1945. Memerinci lebih lanjut isi dari Undang-undang Dasar 1945. Menafsirkan isi Undang-undang Dasar 1945. Mengantisipasi kebutuhan hukum bagi perpu.
30 wrz 2022 · UUD 1945 sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (“Tap MPR”) yang bersifat mengatur (regeling). Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling.
24 wrz 2024 · Selain diatur dalam UUD 1945, dasar hukum tugas dan wewenang mpr adalah tercantum dalam UU MD3 tepatnya pada Pasal 5 yang mengatur tugas MPR yaitu: memasyarakatkan ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaannya; dan ...
