Search results
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
Dalam kerangka itu, maka Pancasila sebagai salah satu pilar utama negara dari empat pilar kehidiupan bernegara yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus-menerus menerus dipahami
2 paź 2024 · Pengaturan ketetapan MPR dalam tata tertib MPR tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi karena dalam Pasal 100 Ayat (2) Tata Tertib MPR dinyatakan bahwa ketetapan MPR merupakan keputusan MPR yang berisi hal yang bersifat pengaturan, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar.
2 paź 2024 · Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ketetapan MPR atau biasa disingkat tap MPR. Apa itu? Cek pengertian dan kedudukannya di sini!
27 mar 2020 · Ketetapan MPR (se la njutanya disebut Tap M PR) sebagai produk hukum MP R yang mulanya bersifat mengatur pun turut mengalami perubahan fundamental, terutama dari aspek materi muatan.
ABSTRAK. tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai pengujian ketetapan MPR yang masih berlaku dan le.
30 wrz 2022 · UUD 1945 sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (“Tap MPR”) yang bersifat mengatur (regeling). Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling.
