Search results
tertinggi (rakyat) dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945, dan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR. Ketentuan ini menempatkan MPR setara dengan lembaga negara lainnya (baik DPR, DPD, Presiden, BPK, MA serta MK) dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara sebagai personifikasi kedaulatan (rakyat) tertinggi.
3 gru 2015 · Ketetapan MPR merupakan salah satu jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembent.
2 paź 2024 · Ketetapan MPR itu tentu harus didasari pertimbangan dan proses sesuai dengan substansi ketetapan MPR terdahulu dan mekanisme pengambilan keputusan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.
MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
30 lis 2020 · Soemantri, Sri dan Marto Soewignjo, Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar...
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
27 mar 2020 · Ketetapan MPR (se la njutanya disebut Tap M PR) sebagai produk hukum MP R yang mulanya bersifat mengatur pun turut mengalami perubahan fundamental, terutama dari aspek materi muatan.
