Search results
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
2 paź 2024 · Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ketetapan MPR atau biasa disingkat tap MPR. Apa itu? Cek pengertian dan kedudukannya di sini!
Menguji Sakralitas TAP MPR Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Dari Pendekatan Tafsir Tekstualisme Ke Hermeneutika Hukum)
9 lut 2024 · Ketetapan MPR adalah keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) sebagai lembaga tinggi negara. Keberadaan Ketetapan MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2 paź 2024 · TEKS. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil Pemilu 2024 kembali muncul usulan untuk membentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai bentuk hukum pelantikan presiden dan wakil presiden. Usulan itu menjadi bagian dari rekomendasi Badan Pengkajian MPR periode 2014-2019.
Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
30 wrz 2022 · UUD 1945 sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (“Tap MPR”) yang bersifat mengatur (regeling). Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling.
