Search results
Dimulai Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002, MPR hasil pemilu 1999 melaksanakan amandemen UUD 1945 dalam 4 kali perubahan. Amandemen ini secara yuridis dan politis mengubah susunan lembaga-
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
2 paź 2024 · Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ketetapan MPR atau biasa disingkat tap MPR. Apa itu? Cek pengertian dan kedudukannya di sini!
9 lut 2024 · Ketetapan MPR adalah keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) sebagai lembaga tinggi negara. Keberadaan Ketetapan MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, atau disingkat ketetapan mpr atau tap mpr, adalah bentuk putusan majelis permusyawaratan rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). pada masa sebelum perubahan (amendemen) uud 1945, ketetapan mpr merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah uud 1945 dan di ...
30 wrz 2022 · UUD 1945 sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (“Tap MPR”) yang bersifat mengatur (regeling). Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling.
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
