Search results
judul Analisis Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yang disampaikan dengan cerdas oleh
9 lut 2024 · Ketetapan MPR No. X/2021 tentang Pemberantasan Korupsi adalah salah satu contoh kasus Ketetapan MPR yang memiliki dampak yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui Ketetapan MPR ini, MPR menegaskan komitmen negara dalam memberantas korupsi sebagai tindakan yang merugikan bangsa dan negara.
2 paź 2024 · Dirangkum dari dokumen bertajuk Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tulisan Muchammad Ali Safa'at, sebelum perubahan UUD 1945 alias amandemen, MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Artinya, lembaga-lembaga negara lain memperoleh mandat dari MPR.
dimaksud dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Dari dua pengertian di atas, maka dapat diartikan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
30 wrz 2022 · Sejak perubahan UUD 1945, kewenangan MPR berubah turut dengan ketetapan MPR (Tap MPR) yang dulunya bersifat regeling, dan kini hanya beschikking. Ini ulasannya.
