Search results
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
4 mar 2018 · Sistem ekonomi suatu negarapun bisa berubah bergantung pada keputusan tertinggi dari negara tersebut. Sebagai contoh, Indonesia pernah menganut sistem ekonomi terpimpin untuk kemudian berubah menganut sistem ekonomi kerakyatan (sesuai Tap MPR No. IV/MPR/1999). Berikut ini akan diuraikan secara terperinci macam-macam sistem ekonomi.
9 lut 2024 · Ketetapan MPR adalah keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) sebagai lembaga tinggi negara. Keberadaan Ketetapan MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Saat itu pemerintah berkehendak kuat ingin menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan peraturan yang berwujud Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN.
memasyarakatkan konstitusi negara dan pilar-pilar negara lainnya, yakni Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tungga Ika dalam rangka memperkokoh ideologi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.
2 paź 2024 · Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ketetapan MPR atau biasa disingkat tap MPR. Apa itu? Cek pengertian dan kedudukannya di sini!
ABSTRAK. tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai pengujian ketetapan MPR yang masih berlaku dan le.
