Search results
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pimpinan MPR mengoordinasikan seluruh Anggota MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara ke seluruh komponen bangsa dalam berbagai bentuk, metode, dan kelompok sasaran pemasyarakatan agar menjangkau berbagai elemen masayarakat di seluruh wilayah tanah air.
2 paź 2024 · Dirangkum dari dokumen bertajuk Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tulisan Muchammad Ali Safa'at, sebelum perubahan UUD 1945 alias amandemen, MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Artinya, lembaga-lembaga negara lain memperoleh mandat dari MPR.
Ketika itu pemerintah bertekad kuat ingin menerapkan Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan mengeluarkan aturan berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
30 wrz 2022 · Sejak perubahan UUD 1945, kewenangan MPR berubah turut dengan ketetapan MPR (Tap MPR) yang dulunya bersifat regeling, dan kini hanya beschikking. Ini ulasannya.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
