Search results
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pimpinan MPR mengoordinasikan seluruh Anggota MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara ke seluruh komponen bangsa dalam berbagai
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
2 paź 2024 · Ketetapan MPR itu tentu harus didasari pertimbangan dan proses sesuai dengan substansi ketetapan MPR terdahulu dan mekanisme pengambilan keputusan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
KEDUDUKAN KETETAPAN MPR DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. Oleh: Muchamad Ali Safa’at. MPR DAN PERUBAHAN STRUKTUR KETATANEGARAAN. Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, khususnya Pasal 1 Ayat (2).
Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia meliputi antara lain: pertama, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai
Salah satu substansi baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penempatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
