Search results
MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
2 paź 2024 · Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ketetapan MPR atau biasa disingkat tap MPR. Apa itu? Cek pengertian dan kedudukannya di sini!
24 wrz 2024 · Selain diatur dalam UUD 1945, dasar hukum tugas dan wewenang mpr adalah tercantum dalam UU MD3 tepatnya pada Pasal 5 yang mengatur tugas MPR yaitu: memasyarakatkan ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaannya; dan
judul Analisis Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yang disampaikan dengan cerdas oleh Titik Triwulan Tutik, ada pula karya Moh. Yuhdi Batubara, yang mencoba menyampaikan permasalahan mengenai Wewenang Pengujian Ketetapan
2 paź 2024 · Pengaturan ketetapan MPR dalam tata tertib MPR tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi karena dalam Pasal 100 Ayat (2) Tata Tertib MPR dinyatakan bahwa ketetapan MPR merupakan keputusan MPR yang berisi hal yang bersifat pengaturan, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar.
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan (disingkat Setjen MPR) adalah aparatur pemerintah yang berbentuk Kesekretariatan Lembaga Negara. Setjen MPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berada di bawah MPR dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR.
