Search results
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar . Secara yuridis ketentuan ini mengatur bahwa kedaulatan tertinggi (rakyat) dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945, dan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR. Ketentuan ini menempatkan MPR setara dengan lembaga negara lainnya (baik DPR, DPD, Presiden, BPK, MA
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan...
Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.
wewenang tersebut produk hukum yang dihasilkan oleh MPR adalah UUD dan Ketetapan MPR.1 Lembaga-lembaga tinggi negara menjalankan mandat untuk melaksanakan ketetapan MPR dan mempertanggungjawabkan kepada MPR.2 Adanya perubahan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 mengakibatkan perubahan kedudukan dan wewenang MPR.
MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan masuknya Ketetapan MPR dalam Hierarki Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? 2. Bagaimanakah Kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? 10Ibid, hlm. 42.
Pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia
