Search results
2 paź 2024 · Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ketetapan MPR atau biasa disingkat tap MPR. Apa itu? Cek pengertian dan kedudukannya di sini!
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
dengan lembaga negara lainnya (baik DPR, DPD, Presiden, BPK, MA serta MK) dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara sebagai personifikasi kedaulatan (rakyat) tertinggi.
9 lut 2024 · Ketetapan MPR memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena dapat digunakan sebagai dasar hukum, menegaskan prinsip negara, serta membentuk peraturan pelaksana Undang-Undang Dasar.
Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
24 wrz 2024 · Sebelum amandemen UUD 1945, tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (“GBHN”), memilih, melantik, serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden (tanpa peran DPR dan MK).
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan (disingkat Setjen MPR) adalah aparatur pemerintah yang berbentuk Kesekretariatan Lembaga Negara. Setjen MPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berada di bawah MPR dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR.
