Search results
2 paź 2024 · Salah satu jenis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ketetapan MPR atau biasa disingkat tap MPR. Apa itu? Cek pengertian dan kedudukannya di sini!
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
9 lut 2024 · Ketetapan MPR adalah keputusan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) sebagai lembaga tinggi negara.
2 paź 2024 · Pengaturan ketetapan MPR dalam tata tertib MPR tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi karena dalam Pasal 100 Ayat (2) Tata Tertib MPR dinyatakan bahwa ketetapan MPR merupakan keputusan MPR yang berisi hal yang bersifat pengaturan, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar.
Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tungga Ika dalam rangka memperkokoh ideologi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai amanat Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pimpinan MPR mengoordinasikan seluruh Anggota MPR untuk memasyarakatkan empat
MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
30 wrz 2022 · UUD 1945 sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (“Tap MPR”) yang bersifat mengatur (regeling). Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling.
