Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

  2. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut antara lain terdapat amanah pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 32C mengenai objek Pajak Penghasilan, pengecualian dari objek Pajak Penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi ...

  3. 9 cze 1990 · Untuk Jumlah Pajak Yang Terutang, Kredit Pajak, Kenaikan, Bunga, dan Pajak Yang Masih Harus Dibayar dibulatkan ke bawah hingga rupiah penuh. Untuk jelasnya terlampir disampaikan beberapa contoh penulisan.

  4. 6 kwi 2010 · Mengingat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 67/KMK.01/1990 tanggal 15 Januari 1990, maka dengan ini diberitahukan bahwa penulisan angka rupiah dalam dokumen perpajakan dari semua jenis pajak (Laporan/SSP/SPT/Semua Jenis Ketetapan Pajak dan sebagainya) ditetapkan sebagai berikut :

  5. 3 dni temu · Pengetahuan Perpajakan dan Teknologi yang Terintegrasi untuk Menghadirkan Solusi Perpajakan yang Lebih Baik.

  6. 14 cze 2024 · Penghitungan Pajak Terutang dengan NPPN. Penghasilan neto dihitung dengan cara mengalikan angka persentase NPPN dengan peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak.

  7. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;

  1. Ludzie szukają również