Search results
29 mar 2021 · Berikut adalah kewenangan, kewajiban dan hak pengurus DPK PPNI sesuai SK Munas IX Nomor: 06/MUNAS IX/PPNI/2015. Kewenangan DPK PPNI. Melakukan penerimaan anggota baru dan lama, penarikan iuran anggota sesuai AD/ART. Mendapatkanpembinaan dari DPD Kabupaten/Kota dan DPW Provinsi. Menjalankan fungsi organisasi sesuai AD/ ART dan Kebijakan ...
Jenjang organisasi terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNI, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD I) PPNI, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPP II) PPNI, dan Komisariat PPNI (pengurus pada institusi dengan jumlah anggota 25 orang) Struktur Organisasi.
5 paź 2021 · PPNI dengan Peraturan Dan Pedoman Organisasi. PPNI sebagai organisasi profesi, memiliki sejarah pendirian yang panjang, dari zaman penjajahan, masa kemerdekaan. Hingga penyatuan atau fusi organisasi pada 17 Maret 1974 di Bandung. Waldan, Profesi – Organisasi.co.id.
Pasal 3 Waktu Pendirian Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Maret 1974 sebagai hasil fusi dari berbagai organisasi keperawatan yang sudah ada sebelumnya. Pasal 4 Kedudukan Organisasi ini berkedudukan di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia dengan pengurus Pusat berada di Ibukota Negara.
1 kwi 2022 · Dewan Pertimbangan Pusat DPP PPNI berjumlah 7 orang, yang terdiri atas 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris, dan 4 anggota. Sedangkan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat berjumlah 10 orang, yang terdiri atas, 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris, 1 Wakil Sekretaris dan 5 anggota.
Berikut landasan hukum praktik keperawatan mandiri bagi perawat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan;
Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersebut, disusunlah pedoman organisasi yakni dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
