Search results
Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsitem pemeriksaan oleh hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi pidana anak.
Hukum acara pidana ialah peraturan yang mengatur cara bagaimana badan pemerintah berhak menuntut jika terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Buku ini menjelaskan tatacara beracara di Mahkamah Syariah atau Peradilan Agama tentang perkara pidana islam (jinayat) di Indonesia
Pidana Anak dan Prinsip-prinsip Utama memuat materi tentang sistem peradilan pidana anak, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak, diversi, dan sanksi pidana anak.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2014.
memahami dasar-dasar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sumber primer diktat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pada umumnya disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”) dan didukung oleh beberapa
