Search results
Konsep dasar ini merupakan pengantar bagi Anda untuk mempelajari semua pokok bahasan Hukum Tata Negara. Dalam modul ini Anda akan mempelajari sejumlah konsep dasar yang meliputi peristilahan HTN, metodologi, ruang lingkup kajian HTN, dan hubungan HTN ilmu sosial lainnya, serta sumber hukum HTN.
11 paź 2024 · Bushido pada dahulu kala merupakan kode etik samurai Jepang. Yang dimana kode etik tersebut memiliki beberapa elemen-elemen penting didalamnya, Bushido cenderung lebih menjunjung tinggi nilai kehormatan dan budaya malu samurai sehingga Bushido sendiri mempengaruhi karakter setiap masyarakat Jepang terutama dalam hal yang melibatkan orang lain.
24 wrz 2022 · Berdasarkan elemen kanjinya, maka dapat dipahami bahwa bushido adalah jalan prajurit. Selain itu, bushido juga memiliki arti semangat prajurit. Semangat ini lahir pada Zaman Kamakura dan terus berkembang hingga Zaman Edo. Cikal bakal lahirnya bushido berasal dari Buddhisme Zen dan ajaran Konfusius.
Prinsip dasar dari konsep negara hukum adalah tindakan pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan perseorangan, yang artinya bahwa hukum menekankan pada penegakan terhadap pengakuan, persamaan, kebebasan individual, dan Hak Asasi Manusia. Di dalam konsep dari negara hukum terdapat dua model secara prinsip yaitu:
Objek Hukum Tata Negara adalah negara dan konstitusi. Sedangkan ruang lingkup Hukum Tata Negara berkaitan dengan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban para anggota dan pemimpin dalam organisasi negara tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Pentingnya penataan organisasi negara dan pengaturan hukum yang mengatur organisasi negara menyebabkan perlunya pemahaman mengenai pengertian yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara (HTN), HTN Darurat, dan sumber-sumber HTN serta faktor-faktor yang membantu pembentukan HTN.
4 lut 2023 · Negara hukum di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Konsep negara hukum yang bersumber pada Pancasila harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan politik maupun kehidupan bermasyarakat.
