Search results
Tulisan ini bermaksud mengkaji hubungan dialektis hukum dan kekuasaan. Masalah pokok yang akan dibahas meliputi: bagimanakah kekuasaan dalam konteks hukum, bagaimanakah hubungan dialektis hukum dengan kekuasaan, serta bagaimanakah fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan?
aturan hukum yang beriaku (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif). Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit.
Berikut ini diuraikan kajian hukum dalam perspektif realitas (mengkonsepsikan hukum se-bagai realitas). Salah satu faktor yang mempe-ngaruhi bekerjanya hukum di masyarakat ada-lah kekuasaan. Tujuan penulisan ini adalah un-tuk mengurai bagaimana sesungguhnya relasi antara hukum dengan kekuasaan itu. Untuk ke-pentingan itu di dalam uraian ini ...
kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan. Berbagai pandangan mengenai definisi dan hakikat kekuasaan dapat diajukan sebagai postulat untuk memahami karakteristik kekuasaan, diantaranya: a. Max Weber12 mengemukakan bahwa "kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam
24 maj 2023 · HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. May 2023. Dinamika Hukum & Masyarakat 6 (1) DOI: 10.30737/dhm.v6i1.4661. Authors: Titin Setyawarni. Aldi Iskandar Muyana. To read...
Sedangkan hukum dalam mempengaruhi kekuasaan hanya menyentuh ke ranah-ranah formil yang berarti hanya mengatur bagaimana cara membagi dan menyelenggarakan kekuasaan seperti yang ada dalam konstitusi. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian hukum dan kekuasaan ? 2. Bagaimana hubungan hukum dan kekuasaan?
Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa kemunculan negara dalam konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “Modern Roman Law”, sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut “common law” (Philipus M Hadjon, 1987).
