Search results
16 wrz 2021 · Tanah pemerintah dapat disewa selama 75 tahun, sedangkan tanah pribumi dapat disewa hingga 30 tahun. Proses sewa tanah harus dilaporkan kepada pemerintah. Baca juga: Penghapusan Sistem Tanam Paksa. Tujuan Undang-Undang Agraria 1870 Melindungi hak pemilik tanah (pribumi) dari pihak swasta
11 mar 2021 · Ini adalah semacam Hak Guna Usaha yang membuat seseorang bisa menyewa tanah telantar yang telah menjadi milik negara yang selama maksimal 75 tahun. Hak menyewai sesuai kewenangan yang diberikan hak eigendom (kepemilikan), selain dapat mewariskannya dan menjadikan agunan.
20 lip 2020 · Tepat 150 tahun lalu, Pemerintah Belanda mengadopsi konsep domein verklaring atau ”pernyataan domein” untuk mengklaim penguasaan atas sebagian besar tanah di Nusantara. Konsep ini masih hidup di era modern Indonesia dan telah menyebabkan maraknya konflik pertanahan dan kemiskinan.
11 kwi 2022 · Sebagai kesatuan masyarakat agraris dan adat, Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia menjadi produk hukum yang penting bagi penjaminan kebutuhan tanah masyarakat. Kehadirannya telah melalui proses yang panjang dan menjadi tonggak penting bagi keadilan pertanahan di masyarakat Indonesia.
1960, yang membuka hak atas tanah yaitu terdapat pada pasal 51 ayat 7 IS, pada Stb 1872 No. 117 tentang Agraris Eigendom Recht yaitu memberi hak eigendem (hak milik) pada orang Indonesia. Hal tersebut juga disamakan dengan hak eigendom yang terdapat pada buku II BW, tetapi hak tersebut diberikan bukan untuk orang Indonesia.
9 lis 2018 · Kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Ritual ini untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ada pendapat menyatakan, Sekaten berasal dari kata ‘ sekati ’. Sekati sendiri merupakan nama seperangkat gamelan yang diyakini berasal dari era Majapahit.
17 paź 2012 · Orang asing hanya boleh mempunyai tanah hak pakai (Pasal 42 UUPA). Sedangkan badan hukum dipandang tidak perlu mempunyai hak milik, tetapi cukup hak-hak lainnya. Meskipun demikian, terbuka peluang bagi badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (2) UUPA).
