Search results
Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu: Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Penerimaan negara yang optimal; dan; Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. - MAKLUMAT ...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan informasi spesifik yang dapat diminta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meliputi: informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK. KESATU : Ketentuan Umum Dalam Keputusan PPID BPS ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik. 2.
Kementerian Keuangan selaku badan publik untuk membuka akses atas Informasi Publik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan; b. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan keterbukaan Informasi Publik yang semakin kompleks
PPID memiliki pengertian yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Setiap badan publik baik Pemerintah maupun Non Pemerintah, diwajibkan memiliki pejabat PPID.
12 gru 2019 · Pada tanggal 12 Desember 2019, BKF menyelenggarakan Sosialisasi Laporan Belanja Perpajakan 2018, yang dihadiri oleh segenap akademisi, konsultan pajak, pemerhati pajak, dan instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk melakukan diseminasi dan diskusi terkait dengan peluncuran TER 2018.
