Search results
Ketentuan perkawinan berlaku sama bagi seluruh warga negara, sehingga setiap warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang Perkawinan yang menjadi dasar terciptanya kepastian hukum baik dari segi hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum perkawinan.
1 maj 2019 · PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. May 2019. Solusi 17 (2):140-153. DOI: 10.36546/solusi.v17i2.174. License. CC BY-SA 4.0. Authors: Hotman...
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama.
Prosedur perkawinan antar Negara menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa aturan pernikahan terhadap pasangan beda warga negara, dikembalikan pada pasangan masing-masing akan memakai hukum Negara calon suami, atau memakai hukum Negara calon istri.
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM MATERIL Penulis: Dr. Moh. Ali Wafa, SH., S.Ag., M.Ag. Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan yang dilakukan di luar negeri diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang berbunyi : 1. Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau
Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) tentang Perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal dan dikemas dalam …
