Search results
Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia merupakan narasi yang kaya dengan perubahan politik, budaya, dan sosial yang telah membentuk kerangka hukum yang ada saat ini. Dari masa pra-kolonial hingga zaman modern, Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam bidang hukum pidana, dimulai dari sistem adat hingga penerapan ...
KUHAP kepada kepolisian maka sepatutnya penyelidik harus sangat memahami dasar pemikiran dari pembentuk Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti asas-asas yang dimiliki oleh Hukum Acara Pidana itu sendiri, kewajiban dan kewenangan yang penyelidik miliki serta batas-
Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya. Modul ini menuang. 1 Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan
Tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam KUHAP yang telah dijelaskan sebagai berikut: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-
28 gru 2021 · Sejarah hukum acara pidana di Indonesia pada periode Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN Nomor 9 Tahun 1951), hukum acara pidana mulai terbentuk sejak Negara Kesatuan eksis pada tanggal 17 Agustus 1950 dan sekaligus menghilangkan dualisme struktur pengadilan dan peradilan di Indonesia.
hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materiil seperti KUHP dan Undang-undang pidana nonkodifikasi lainnya. Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.
