Search results
Dari masa pra-kolonial hingga zaman modern, Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam bidang hukum pidana, dimulai dari sistem adat hingga penerapan hukum modern yang terpengaruh oleh penjajahan Belanda, era kemerdekaan, dan perkembangan politik serta hukum di era kontemporer.
A. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, adanya perubahan perundang-undangan di Negeri Belanda yang dengan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Pada masa itu di Indonesia dikenal beberapa
Dokumen tersebut merangkum sejarah hukum pidana di Indonesia mulai dari masa kerajaan hingga masa kemerdekaan. Mencakup periode kerajaan Nusantara, masa kolonial Belanda dan Jepang, serta periode setelah kemerdekaan sampai saat ini.
Makalah ini membahas tentang hukum acara pidana Indonesia, termasuk pengertian, tujuan, fungsi, sifat, dan asas-asas umum hukum acara pidana.
28 gru 2021 · Sejarah hukum acara pidana di Indonesia pada periode Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN Nomor 9 Tahun 1951), hukum acara pidana mulai terbentuk sejak Negara Kesatuan eksis pada tanggal 17 Agustus 1950 dan sekaligus menghilangkan dualisme struktur pengadilan dan peradilan di Indonesia.
Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP yang telah diundangkan dan berlaku sejak akhir 1981 adalah hukum acara pidana yang bersifat nasional sebagai pengganti HIR (Het Herzine Inlandsch Reglemen) 1 yang merupakan produk hukum warisan jaman Hindia Belanda. Dengan diundangkannya Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana tersebut, maka ...
Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia,
