Search results
Dari masa pra-kolonial hingga zaman modern, Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam bidang hukum pidana, dimulai dari sistem adat hingga penerapan hukum modern yang terpengaruh oleh penjajahan Belanda, era kemerdekaan, dan perkembangan politik serta hukum di era kontemporer.
memahami dasar pemikiran dari pembentuk Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti asas-asas yang dimiliki oleh Hukum Acara Pidana itu sendiri, kewajiban dan kewenangan yang penyelidik miliki serta batas-batas kewenagannya oleh sebab itu pembentuk undang-undang secara
Makalah ini membahas tentang hukum acara pidana Indonesia, termasuk pengertian, tujuan, fungsi, sifat, dan asas-asas umum hukum acara pidana.
Pada awal sejarah Islam, undang-undang hukum pidana langsung merujuk kepada petunjuk al-Qur’an dan as-Sunnah. Di samping itu, Nabi Muhammad Saw. juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara
Dalam Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai Tindak Pidana atau perbuatan Krimminal yang dilakukan oleh orang-orang Mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiaban), sebagai hasil pemahaman atas Dalil-dalil Hukum dari Al-Qur’an dan Hadist.
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, dimulai dari hukum adat, masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga lahirnya KUHAP pada 1981.
Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya.
