Search results
Hukum acara pidana atau yang biasa disebut hukum pidana formil merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum yang ada di Negara Indonesia, yang mana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil, agar tercapai keadilan dalam proses berperkara baik bagi korban maupun pelaku (Jaya, dkk. 2016: 21). Kitab
Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tetentu suatu akibat yang berupa pidana (diambil dari definisi yang dikemukakan oleh Mezger).13 Dengan demikian Hukum Pidana berpokok pada dua hal, yaitu : 1. perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan 2. pidana.
kemungkinan terjadi eksekusi (pelaksanaan hukuman mati-tanda kurung dari penulis) terhadap innocent people. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses . hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan . 13. Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Jakarta,
Makalah ini membahas tentang hukum acara pidana Indonesia, termasuk pengertian, tujuan, fungsi, sifat, dan asas-asas umum hukum acara pidana.
1 Tahun 2011 oleh Jaksa dalam lingkungan hukum acara pidana merupakan bentuk hukum kebiasaan (customary law) yang juga telah memiliki kepastian hukum karena eksekusi pasti dilakukan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) dan memiliki kekuatan eksekutorial.
“ Hukum Acara Pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Hukum Pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanan dan menjatuhkan
Di dalam hukum acara pidana, tugas polisi adalah menegakkan ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum dan untuk mencegah bahaya yang mengancam masyarakat atau perorangan.
