Search results
4 gru 2013 · MAKALAH KEUANGAN DAERAH. Paragraf pertama menjelaskan konsep keuangan daerah sesuai peraturan pemerintah dan mencakup hak dan kewajiban daerah. Paragraf berikutnya menjelaskan pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan sumber lain seperti hibah.
Keuangan daerah dikelolah melalui manajemen keuangan daerah, sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.
2.1.2.2. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah Menurut Bahrullah Akbar, 2002 fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama, yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/ pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang
Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Buku ini disusun untuk memberikan tambahan wawasan kepada pembaca mengenai prinsip-prinsip keuangan pusat dan keuangan daerah di era otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang terkait.
Keuangan daerah berada pada posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah serta bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada tingkat keotonomian suatu daerah. Mengingat, dengan kondisi keuangan daerah yang
Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Salah satu unsur kegiatan yang terdapat di dalam APBD adalah belanja.