Search results
Ada lima sumber hukum formal di Indonesia yaitu kebiasaan (custom /adat), doktrin, undang-undang, yurisprudensi, dan traktat. Sumber hukum memuat segala apa saja yang dapat menghasilkan aturan-aturan. Di mana aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan yang memaksa dan mengikat.
17 kwi 2024 · Sumber hukum formil adalah bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Sementara itu, sumber hukum materiil adalah sumber berasal dari substansi hukum (hal. 257-158). Senada dengan penjelasan di paragraf sebelumnya, Jimly membedakan sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.
28 lip 2020 · Sumber hukum formal. Oleh para ahli hukum terkemuka, sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis sebagaimana pendapat van Apeldoorn dikelompokkan sebagai sumber hukum material, karena ketiga sumber hukum (filosofis, sosilogis, dan historis) merupakan materi (isi) norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 2.
25 sty 2022 · Melansir dari laman resmi Polda Kepri, terdapat lima sumber hukum formal, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat yurisprudensi, dan doktrin. Berikut penjelasannya. 1. Undang-undang. Undang-undang/Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden.
18 lis 2022 · Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya (Hartanto, 2022, hlm. 48). Sumber hukum formal terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum.
20 paź 2020 · Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang (statute), kebiasaan (custom), keputusan-keputusan hakim (jurisprudence, jurisprudentie), traktat (treaty), dan pendapat sarjana hukum (doktrin). Selain lima sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal yaitu revolusi (coup d’etat).
Sumber Hukum Formal; Dalam jurnalnya Law and Legal Sources, Theresia Ngutra mendefinisikan sumber hukum formal sebagai sumber hukum dalam bentuknya yang biasa, terdiri dari: (hal. 210): Undang-undang; Undang-undang membuat peraturan-peraturan yang bercirikan: Bersifat umum dan menyeluruh;
