Search results
2 dni temu · Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD untuk Perencanaan Pembangunan Gudang di kantor UPTD PAM, di Reservoar Buduk SPAM Penet, di SPAM Petanu dan Kanopi di SPAM spse 4.5 Pengadaan Langsung: Rp. 47.818.800,00: 1 November 2024 23:59: 3: Perencanaan Teknik Jalan pada Ruas Jalan Provinsi Angentelu - Andekasa spse 4.5 Pengadaan Langsung: Rp. 79.865. ...
4 dni temu · 1. Jasa Pengawasan Rehab Ruang Tamu Ketua DPRD Provinsi Bali spse 4.5 Pengadaan Langsung. Rp. 20.878.318,56. 2 November 2024 15:00. 2. Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD untuk Perencanaan Pembangunan Gudang di kantor UPTD PAM, di Reservoar Buduk SPAM Penet, di SPAM Petanu dan Kanopi di SPAM spse 4.5 Pengadaan Langsung.
Ruang Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kab. 37, Jakarta. Hotel Aston Pontianak, Jalan Gajah Mada 21, Pontianak – Kalimantan Barat. Standar Pengelolaan Gangguan Masalah dan Permintaan Layanan. Kembali. Prov. Kalteng Email : help-desk@lpse.kalteng.go.id Telepon : 0536-3239378 Faksimili : 0536-3239379 AMBUN, S.Sos ...
Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE adalah mekanisme dan ekosistem penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maupun pemerintah daerah. Seluruh prosedur dan proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
Denpasar merupakan pelopor pelaksanaan e-Procurement di Provinsi Bali, yang dilaksanakan pada tahun 2008. Unit pelaksana e-procurement di pemerintah kota Denpasar adalah LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit kerja yang
14 lis 2022 · Dan saat ini hanya enam daerah dari 14 kabupaten/kota di Kalteng yang sudah mendapatkan standarisasi penuh, yaitu LPSE Provinsi Kalteng; Kabupaten Barito Selatan; Kabupaten Barito Timur; Kabupaten Gunung Mas; Kota Palangka Raya; dan Kabupaten Katingan.
15 lis 2022 · Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sebanyak enam daerah telah memenuhi 17 standar atau standarisasi penuh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
