Search results
28 sie 2023 · Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Setda Prov. Kalteng), Leonard S. Ampung, mewakili Sekretaris Daerah Kalteng, H. Nuryakin, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Mikro, Usaha ...
Prov. Kalteng Email : help-desk@lpse.kalteng.go.id Telepon : 0536-3239378 Faksimili : 0536-3239379 AMBUN, S.Sos CHRISTINE ELISABETH, S.E ... JFU Pengawas Layanan Registrasi Verifikasi dan Standarisasi LPSE: 12: YAN FRISKANTONI, S.Si: Administrator Sistem/Ketua: Partisipasi Kegiatan. 30 Oct - 01 Nov 2019 Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Tingkat ...
14 lis 2022 · Kalteng Today – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan 17 standar LPSE, dalam rangka tercapainya target tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada level proaktif.
24 paź 2024 · Sekretaris Daerah (Sekda), menghadiri sekaligus membuka secara resmi acara Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menggunakan SPSE pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk Paket Non Tender, Kamis (17/06/2021) di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, Palangka Raya.
17 cze 2021 · Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Paket Non Tender. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Nurul Edy yang mewakili Plt.
15 lis 2022 · Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sebanyak enam daerah telah memenuhi 17 standar atau standarisasi penuh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan Perangkat Daerah (PD) sebelum melaksanakan tahapan proses Belanja Pengadaan untuk mengumumkan terlebih dahulu Rencana Umum ...