Search results
Prov. Kalteng Email : help-desk@lpse.kalteng.go.id Telepon : 0536-3239378 Faksimili : 0536-3239379 AMBUN, S.Sos CHRISTINE ELISABETH, S.E ... Role Anda adalah sebagai: ... Lupa password. Login Via Centrum. Bagi yang sudah memiliki akun di CENTRUM, maka akun tersebut bisa digunakan untuk login ke PORTAL EPROC. Klik Lupa Password jika ingin ...
Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE adalah mekanisme dan ekosistem penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maupun pemerintah daerah. Seluruh prosedur dan proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
Pemprov Kalteng Diganjar UKPBJ Proaktif dengan capaian PDN Tertinggi 2024. Rapat koordinasi kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa tahun 2024, yang dibuka oleh Plh. Kepala LKPP Iwan Herniwan, berfokus pada transformasi tata kelola SDM dalam pengadaan barang dan jasa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
17 cze 2021 · Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Paket Non Tender.
14 lis 2022 · Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan 17 standar LPSE, dalam rangka tercapainya target tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada level proaktif.
29 sty 2024 · Palangka Raya - 29 Januari 2024 Gubernur (H. Sugianto Sabran, S.Ip) Kalimantan Tengah membuka Acara Kickoff dan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun 2024 dihadiri Wakil Gubernur (H. Edy Pratowo, S.Sos.,MM), Kepala Dinas/Badan seluruh lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng,FORKOPIMDA, kalangan Dunia Usaha ...
INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP) LOKAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) digunakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi Reformasi Birokrasi.