Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Zaloguj się

Search results

  1. simpel-lpse.kemdikbud.go.id › site › paketDetailPENGUMUMAN PENYEDIA PENGADAAN LANGSUNG -...

    11 paź 2022 · Pejabat Pengadaan Politeknik Negeri Ambon mengumumkan nama penyedia sebagai pelaksana pengadaan langsung sebagai berikut : Satker. Satker: POLITEKNIK NEGERI AMBON: Alamat ... SP DIPA- 023.18.2.677617/2022: Tgl Dipa: 17-11-2021: Tahun Anggaran: 2022: Pekerjaan: Perencanaan Perawatan Gedung lab Jurusan Administrasi Niaga: Penawaran:

  2. maps.google.co.idGoogle Maps

    Feedback. Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.

  3. eproc.lkpp.go.id › lpseLPSE - eProc

    30 sie 2014 · Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE di seluruh Indonesia | Selamat datang di Portal e-Proc, jika ada pertanyaan silahkan hubungi 144 Gedung.

  4. eproc.lkpp.go.id › lpse › readLPSE Provinsi Jawa Tengah | eProc

    LPSE Provinsi Jawa Tengah. Jln. Pahlawan no. 9 Semarang Telp. (024) 8311174, Kode pos 50243. Email : lpse@jatengprov.go.id ; Telepon : (024)8414750.

  5. eproc.lkpp.go.id › lpse › readLPSE Kota Ambon - eProc

    Sebelum mendaftar, Anda harus mengetahui terlebih dahulu Role Anda. Role Anda adalah sebagai: Sebagai Non Penyedia, Anda harus memilih terlebih dahulu Kategori Pengguna Anda. Telepon : (0911)-353546 Faksimili : (0911)-345289 Email : lpse@ambon.go.id - EMELINE VICTORINE, A.Md HENDRA VICTOR PESIWARISSA Hanna E.

  6. polnam.ac.idWebsite Politeknik Negeri Ambon – Tepat Waktu Tepat Ukuran Tepat...

    Profile Politeknik Negeri Ambon. V I S I : Sebagai Kampus Teknologi Terapan Berbasis Gugus Pulau dan Bereputasi Global. M I S I : menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkualitas, berdaya saing dan adaptif terhadap perkembangan teknologi berbasis kepulauan;

  7. ambon.go.id › wawali-resmikan-lpse-kota-ambonWawali Resmikan LPSE Kota Ambon

    15 lis 2013 · Wawali dalam sambutannya mengatakan LPSE Kota Ambon dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBD maupun APBN.